Ancaman Sanksi PSBB yang Disuarakan Pejabat Tidak Jelas: Pelanggaran PSBB Tidak Serta Merta Jadi Tindak Pidana

Tulisan ini saya buat karena keresahan menanggapi pesan-pesan yang disuarakan banyak pihak utamanya para pejabat kemudian diamplifasi oleh rekan-rekan media mengenai bentuk-bentuk kegiatan yang masuk ke dalam kategori Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lengkap dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp 100 juta, salah satunya infografis berikut:

Screen Shot 2020-04-11 at 4.36.55 PM.png

Pada infografis ini dijelaskan kegiatan-kegiatan yang diatur sebagai bentuk PSBB di DKI Jakarta yang menyertakan ancaman saksi yaitu penjara (koma) denda. Tidak jelas rujukan pasal yang dimaksudkan dalam ancaman pidana.

Jika merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bagian tentang ancaman sanksi pidana hanya dimuat dalam Pasal 27 Pergub dengan bunyi:

“Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana.”

Pada Konferensi Pers yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, dijelaskan mengenai aspek sanksi ini, yang bunyinya seperti ini:

“Kemudian terkait dengan sanksi, sanksi dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan yang ada, ya.. ini ada di dalam Pasal 27, (pembacaan pasal) dari mulai pidana ringan, bila berulang bisa menjadi lebih berat. Prosesnya nanti kita akan bekerja bersama-sama, dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan ini (Pergub) dilaksanakan, termasuk juga ketentuan yang ada di Pasal 93 UU No. 6 tahun 2018 terkait karantina kesehatan, dimana bisa mendapatkan sanksi selama-lama 1 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 100juta.”

Tidak jelas pasal mana yang dirujuk oleh Pak Gubernur tentang “pidana ringan dan kalau berulang akan menjadi lebih berat”. Pak Anies pun menyebutkan bahwa proses penegakan hukum akan dibicarakan lebih lanjut dengan aparat penegak hukum untuk menjamin semua perbuatan dalam Pergub tentang PSBB dilaksanakan. Jadi singkatnya, pasal yang mengancam dengan pidana tidak jelas, pelaksanaannya nanti akan dibicarakan dengan aparat penegak hukum.

Hal seperti ini jelas melanggar prinisip hukum pidana. Aparat penegak hukum – polisi, jaksa, hakim, ketika menegakkan hukum (a.k.a menindak pelanggaran) hanya bisa bekerja berdasarkan hukum yang tertulis. Ketika kita membicara sanksi pidana, maka ketentuan yang memuat sanksi pidana itu harus memenuhi asas legalitas hukum pidana. Untuk dapat menjerat suatu perbuatan dengan ancaman pidana, maka:

  1. Hukum perbuatan tersebut harus tertulis dalam perundang-undangan
  2. Hukum perbuatan tersebut harus tertulis dengan jelas
  3. Hukum perbuatan tersebut harus tertulis dengan ketat (tidak membuka ruang interpretasi lain)
  4. Pada penerapannya, tidak boleh diberlakukan analogi, atau mempersamakan perbuatan tertentu dengan yang dimuat dalam ancaman pidana.

Jadi semisal dalam PSBB diharuskan bahwa setiap orang harus mencuci tangan dengan sabun setiap 2 jam sekali, maka untuk dapat menjerat pidana pelanggaran terkait dengan perbuatan ini, harus ada pasal dalam perundang-undangan paling tidak yang berbunyi “Setiap orang yang tidak mencuci tangan dengan sabun setiap 2 jam sekali diancam dengan pidana penjara paling lama xx tahun atau denda paling banyak xx rupiah.”

Perbuatan yang dianjurkan dalam peraturan perundang-udangan bentuk apapun (UU/Perpu/PP/Perpres/Pergub/Perda Provinsi/Kabupaten/Kota) tidak serta merta menjadi tindak pidana apabila dilanggar, harus secara jelas disebutkan dalam ketentuan pidana bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Dan hanya boleh dimuat dalam UU dan Peraturan Daerah – untuk peraturan daerah terdapat batas hukuman, hanya boleh dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp50juta.

Pak Anies dalam keterangannya juga menyebut tentang Pasal 93 UU 6/2018 yang merupakan ketentuan pidana UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, lantas apakah pelanggaran PSBB di DKI Jakarta serta merta dapat dijerat dengan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan? Mari kita analisis!

Pasal 93 tersebut berbunyi:

Pasal 93

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Unsur yang harus dibuktikan aparat penegak hukum:

  1. Mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan
  2. Mengahalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan

Jika kita telisik UU No. 6/2018, benar bahwa PSBB adalah salah satu bentuk penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang dijelaskan dalam Pasal 15 UU tersebut bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan bentuk kegiatan dari Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah.

Namun, yang harus diperhatikan dalam Pasal 93 UU No. 6/2018 adalah unsur selanjutnya, yaitu:

3. sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Untuk menjerat seseorang dengan ancaman pidana, maka setiap unsur dalam pasal pidana tersebut harus terpenuhi, dalam Pasal 93 memuat unsur akibat, bahwa pelanggaran perbuatan-perbuatan dalam PSBB bisa dipidana apabila menyebabkan kedarurat kesehatan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan kedarurat kesehatan masyarakat dalam Pasal 1 angka 2 adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Artinya pelanggaran PSBB dalam bentuk tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan PSBB dapat dipidana hanya apabila mengakibatkan kejadian kesehatan masyararakat yang luar biasa ditandai dengan penyebaran penyakit menular yang berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Memang benar bahwa Presiden Joko Widodo telah menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) lewat Keputusan Presiden No 11 tahun 2020, namun sayangnya dalam Keputusan Presiden tersebut tidak jabarkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai bentuk perbuatan yang memperburuk keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pada dasarnya dalam kondisi darurat seperti ini, negara diperbolehkan membatasi hak seseorang dengan dalil kedarurat kesehatan lewat ancaman hukum pidana, namun tetap harus berdasarkan hukum yang jelas dan presisi.

Kita yang berada di DKI Jakarta memang sudah menerapkan PSBB sejak 10 April 2020 sampai dengan 23 April 2020, dengan diaturnya beberapa perbuatan untuk menjalankan PSBB dalam Pergub No. 33/2020 yang menyuruh banyak hal:

  1. Warga DKI wajib menggunakan masker di luar rumah;
  2. Pimpinan kantor mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal, kecuali 11 sektor pelaku usaha dan instansi pemerintah, kantor perwakilan negara asing, BUMN/D, dan organisasi yang bergerak pada sektor kebencanaan atau sosial;
  3. Pimpinan kantor yang dikecualikan memberlakukan jaga jarak antar sesama karyawan (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
  4. Penanggungjawab restoran/ rumah makan membatasi layanan hanya take-away dan menjaga jarak antrian 1 meter;
  5. Penanggung jawab rumah ibadah wajib melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah;
  6. Penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum;
  7. Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi menggunakan masker di dalam kendaraan;
  8. Pengguna sepeda motor pribadi menggunakan masker dan sarung tangan;
  9. Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.

Tentu perbuatan-perbuatan tersebut memiliki gradasi dampak yang berbeda-beda, apakah dampak penyebaran virus sama antara pengendara sepeda motor pribadi yang tidak menggunakan masker dan sarung tangan dengan pimpinan kantor yang tidak menyelenggarakan work from home (WFH)? Apakah abang ojol yang menarik penumpang dengan pimpinan kantor yang masih tidak memberlakukan WFH juga harus sama-sama diancam dengan pidana penajra 1 tahun dan denda Rp 100 juta? Tentu beda dan tidak bisa dipukul rata! Maka dari itu UU 6/2018 telah membatasi bahwa ketentuan pidana hanya dapat diberlakukan bagi perbuatan-perbuatan yang langsung berakibat pada kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kembali lagi, negara bisa kok membatasi kegiatan warga negaranya untuk mencegah penyebaran virus dengan ancaman sanksi, tapi harus jelas berdasar hukum. Langkah ini bisa dimulai dengan revisi Keputusan Presiden tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat (revisi harus memuat apa saja perbuatan yang memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat), kemudian juga revisi Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 tentang PSBB yang harus menjelaskan secara presisi perbuatan apa saja dalam PSBB yang jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat, baru kemudian Peraturan Gubernur bisa menyelanggarakan PSBB sesuai dengan batasan-batasan yang jelas. Jangan atur ini-itu bilang semuanya bisa dipidana, tapi tidak jelas dasarnya, hal ini melanggar prinisip dan rentan menghasilkan diskriminasi dan kesewenangan!

Maidina Rahmawati, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang saat ini sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Sebelum nya bekerja sebagai Asisten Peneliti di Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI). Sejak 2016 aktif dalam advokasi kebijkan perlindungan kelompok rentan dalam kebijakan sistem peradilan pidana.

5 Replies to “Ancaman Sanksi PSBB yang Disuarakan Pejabat Tidak Jelas: Pelanggaran PSBB Tidak Serta Merta Jadi Tindak Pidana”

Leave a Reply