Ancaman Pada Para Perempuan Pejuang HAM

Bulan ini ada 3 Advokat perempuan temanku yang mengalami resiko atas perjuangan membela HAM. Pertama adalah ASFINAWATI yang dilaporkan menyebarkan berita bohong atas apa yang dilakukannya dalam gerakan anti korupsi, kedua adalah VERONIKA KOMAN yang dijadikan tersangka pasal berlapis atas advokasinya untuk tanah papua, terakhir seorang advokat yg memperjuangkan hak atas tanah, fotonya digunakan untuk berita perselingkuhan orang lain yg namanya sama dan sama sekali tdk ada hububgan dengannya.

Dengan Asfin, aku mengenal intens sejak ia masih direktur LBH Jakarta dan bekerja sama dalam kasus kasus KBB.

Mengenal Vero ketika ia menjadi peserta Kalabahu LBH Jakarta,dimana ak? memberi materi tentang FLT. Sebenarnya saat itu aku malu, karena Vero sudah mengkhatamkan bacaan karya karya Clara Zetkin, menanyakan bagaimana pandanganku ttg Rossa Luxembourg dan buku2 yang bisa dibacanya. Buatku suprisse krn jarang calon ABH sudah memiliki pengetahuan feminis yg mendalam dan tertarik pada gerakan sosial. Jika bertemu saling menanyakan buku apa yang sedang kami baca.

Buatku Vero telah melampaui batas batas identitas yg kerap menjadi basis diskriminasi. Ia beretnis tionghoa,perempuan dan membela papua. Hormatku ketika ia dengan tangguh mengundurkan diri sebagai pengacara dari organisasi di Papua. Ia tdk mau berkompromi bahwa gerakan pembebasan papua tidak sejalan dengan pembebasan perempuannya. Aku bangga untuk pilihannya. Ia berjalan dengan ideologi yang dipercayainya

Apa yang dialami 3 kolega advokat perempuan itu adalah salah satu bentuk ancaman nyata terhadap kerja kerja para perempuan pembela HAM atau women human rights defender. Apa yang dialami Asfin dan Vero, bisa terjadi pula pada para pemvela HAM laki laki, namun terdapat ancaman yang berbeda krn gendernya, yaitu streotiping berdasarkan moralitas patriarkhi dan kekerasan berbasis jender. Penggunaan foto u berita perselingkuhan atau foto kita u cover video video berkonten pornografi menyasar pada nilai moralitas bahwa WHRD bukanlah perempuan baik.

Komnas Perempuan mengidentifikasi terdapat 8 atau 11 ya (lupa) bentuk ancaman yang berbeda antara WHRD dan HRD. Perempuan yg secara sosial mengalami ketidakadilan jender, ketika melakukan hal yg sama maka akan mengalami ancaman yg lebih dr lakii laki. Misalkan: WHRD yang sering pulang malam krn menemani korban atau menangani kasus, akan dinilai sebagai perempuan tdk baik, ibu tdk bertanggungjawab dan embel embel lain yg dilekatkan atas peran perempuan. Namun, jika lelaki pulang malam, akan dinilai sebagai bentuk kerja keras dan pengabdian pada masyarakat. Sedangkan kekerasan yg spesifik u WHRD adalah kekerasan seksual seperti pelecehan seksual dan ancaman perkosaan. Aku melihat TS Vero sudah mengalami mdpt ancaman kekerasan seksual krn ia perempuan dan membela papua. Begitupun di TS teman2 perempuanku yg berpendapat ttg Papua. Aku merasa ini menjadi semacam “penghukuman”

Tantangan WHRD yang terberat adalah melawan nilai patriarki yg juga dianut kebanyakan kita termasuk HRD. Untuk issue RUU PKS, penolakan bukan dikarenakan substansi RUU tapi karena mereka patriarkhi. Maka tuduhan pihak yang mendukung RUU PKS sebagai penganut liberal, pro zinah, pro LGBT de el el Apalagi di RUU PKS mengancam memperkosa bisa dipidana.

Jadi, apa yang harus dilakukan WHRD? Apa yang terjadi pada 3 advokat perempuan,para pendukung RUU PKS, para pendamping korban, adalah bagian dari perjuangan atas keyakinan bahwa keadilan harus diperjuangkan.

Terus semangat !!!

 

Siti Aminah Peneliti dan Advokat Publik sejak tahun 2000. Pernah mengabdi di Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), LBH APIK Semarang, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Tengah, Kelompok Kerja Keadilan Jender dan HAM (K2JHAM) LBH Semarang dan Yayasan Warung Konservasi Indonesia (WARSI) Jambi. Saat ini menjadi Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, periode 2020-2024.
Memiliki keahlian di bidang hukum pidana, hukum acara pidana, dan hak asasi perempuan. Berpengalaman menangani kasus kebebasan beragama/berkeyakinan, dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.
Telah menerbitkan sejumlah buku diantaranya: Paralegal bukan Parabegal, Studi Persepsi Masyarakat atas Peran Paralegal dalam Memenuhi Hak Bantuan Hukum (2019), Buku Sumber Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, Wahid Foundation (2017), Religious Hate Speech in Islam and Law Perspective, Rahima Institute, (2017), Keadilan dari Kampus; Buku Panduan Memberikan Bantuan Hukum untuk LKBH Kampus, (2016), Menjadi Sahabat Keadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief, ILRC (2016), Panduan Bantuan Hukum, (2008, dan 2010). Sampai saat ini masih aktif menulis artikel dalam issue hak perempuan.

Leave a Reply