Alternatif Lain Dalam Perluasan Ganjil Genap

 

Ganjil Genap Diperluas memang sedang hangat dibicarakan oleh seluruh pemberitaan. Uji coba ini akan berlangsung dari 12 Agustus 2019 sampai dengan 6 September 2019. Kemudian Sosialisasi sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan 8 September 2019. Yang dilanjutkan dengan Implementasi tanggal 9 September 2019.

 

Sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 nyatanya ada Warga yang Protes karena ganjil genap halangi akses ke rumah sakit RSCM.? Hal ini telah direspon oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bahwa ganjil genap bisa menekan polusi udara. Selain itu, ganjil genap tidak menghalangi kebutuhan dasar dari masyarakat.

 

Namun demikian, ada Warga yang juga setuju dengan ganjil genap diperluas demi pengendalian udara sehingga menurunkan tingkat polusi udara di DKI Jakarta. Sehingga timbul pertanyaan apakah ada alternatif terhadap perluasan dalam ganjil genap ini?

 

Penolakan Kebijakan Lalu Lintas di DKI

Menjawab hal tersebut, maka perlu flash back terlebih dahulu pada tahun 2017. Pada September 2017, Gubernur DKI saat itu sedang menyiapkan rencana pembatasan lalu lintas sepeda motor diperluas.? Rencana menambah pembatasan lalu lintas sepeda motor diperluas di Bunderan HI, Jalan Rasuna Said, Jalan Imam Bonjol, Semanggi, SCBD dan Bunderan Senayan. Adapun rencana yang dimaksud meliputi tahap-tahap sosialisasi (21 Agustus sampai dengan 11 September 2017); ujicoba (12 September sampai dengan 11 Oktober 2017); dan, pemberlakuan (mulai 12 Oktober 2017). Saat itu masyarakat gencar melakukan penolakan karena ketidaksiapan infrastruktur sehingga Gubernur saat itu disarankan memberikan alternatif jika kebijakan tersebut akan direalisasikan. Misalnya dengan jalur khusus motor.

 

Meskipun akhirnya pembatasan sepeda motor diatas telah dicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung ?nomor 57 P/HUM/2017 tanggal 21 November 2017 mengenai uji materi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 sehingga memperbolehkan kembali sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat.

 

Melihat history dari kebijakan diatas di DKI maka sebaiknya memang Gubernur DKI menyiapkan alternatif sebelum perluasan ganjil genap fix diperluas.

 

Alternatif Lain

Alternatif lain dengan mendorong perusahaan transportasi umum untuk menurunkan tarif disaat pemberlakukan waktu ganjil genap. Seperti bus transjakarta, pada saat ini sebelum pukul 07.00 WIB tarif adalah Rp. 2.000 bagaimana jika tetap diberlakukan Rp. 2.000 begitu juga dengan tarif Commuter Line berlaku tarif terdekat Rp. 3.000 yang dapat diterapkan pada saat pukul 06.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB serta sore hari pukul 16.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB.

 

Hal ini perlu dipertimbangkan untuk menarik minat masyarakat dalam menggunakan moda transportasi umum sebagai alternatif perluasan ganjil genap yang dapat mengurangi volume kendaraan.

 

Bagaimanapun negara wajib bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak yang harus diatur dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. ?Dengan demikian segala kebijakan yang ditetapkan selalu dilakukan demi kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945.

 

Oleh Johan Imanuel ? Advokat di Jakarta

Partner di kantor hukum Bireven and Partners, anggota PERADI Grand Slipi Tower, Anggota dan Pengurus Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI), Founder WAG Sarjana Hukum , Inisiator Tim Advokat Uji Materiil Permenkumham Paralegal, Inisiator Tim Advokasi Amicus, Inisiator Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Inisiator Komunitas Peduli BPJS Kesehatan, Inisiator Komunitas Advokat Pengawal RUU Hukum Pidana, Anggota Tim Advokasi Peduli Penerbangan Indonesia, Anggota Tim Advokasi Peduli Pendidikan Indonesia, Anggota Tim Advokasi Peduli Hukum Maritim Indonesia, Anggota Tim Advokasi Peduli Profesi Advokat Indonesia (TAPPAI)

Leave a Reply