Akankah Data Pribadi Masyarakat mendapatkan Perlindungan Hukum?

Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia melalui perwakilannya Indra Rusmi, SH, MH, CLA. Johan Imanuel, SH dan Dr. Gladi Angel Ria Dendape, SH, MH, turut menyikapi permasalahan hukum yang akhir-akhir ini terjadi berkaitan dengan kebocoran data pribadi.

Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) dengan melayangkan gugatan kepada Perusahaan Aplikasi TOKOPEDIA dan MENKOMINFO sebagai para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat degan Register Gugatan PN.JKT.PST-0520201XD tertanggal 06 Mei 2020, perihal Perbuatan Melawan Hukum, atas kerugian yang dialami oleh Pelanggan Tokopedia terhadap Kebocoran Data Pribadi Miliknya. KKI menyampaikan gugatan tersebut diajukan sehubungan dengan terjadinya kesalahan dari TOKOPEDIA selaku penyelenggara sistem elektronik dalam menyimpan dan melindungi data kerahasian data pribadi dan hak privasi akun para pengguna belanja Online TOKOPEDIA yang diperjualbelikan secara Online.

Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia juga menyampaikan terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat Indonesia agar tidak disalahgunakan sebagaimana mestinya baik sengaja memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data maupun kelalaian dalam menyimpan data, sehingga hal tersebut dapat merugikan hak-hak masyarakat terhadap data pribadi miliknya.

Tim Advokasi meminta Perlindungan Hukum kepada Pemerintah dan aparat Penegak Hukum ; KEPOLISIAN dan lainya serta MENKOMINFO untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan sebagai upaya preventif dan represif kepada seluruh perusahaan atau pihak yang menyimpan Data Pribadi, agar kasus yang terjadi saat ini maupun kasus lainya yang serupa agar tidak terulang kembali, hal ini agar diperhatikan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap Data Pribadi yang harus dijaga dan digunakan hanya sebagaimana mestinya untuk kepentingan pemilik data, tidak untuk dipergunakan selain kepentingan pemilik data, atau disebarluaskan untuk menjadikan lahan bisnis, karena hal ini dapat merugikan secara langsung maupun tidak langsung, atau bahkan dapat digunakan oleh pihak yang melakukan kejahatan dengan menggunakan data tersebut.

Adapun ketentuan perundang-undangan yang dapat ditegakan yang terkait selain Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik maka terkait dugaan pelanggaran data pribadi dapat terkait juga dengan beberapa undang-undang. Salah satunya UU Perlindungan Konsumen menjelaskan pada:

Bab 2 Pasal 2 dan 3 asas dan tujuan Perlindungan Konsumen yang mengurai hak hak dan perlindungan hukum konsumen serta tujuanya

Kemudian Pasal 8 ayat (1), “…Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat dikatakan kebocoran data merupakan salah satu kategori dalam ketentuan ini karena perlindungan data pribadi dalam transaksi online sudah menjadi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila terbukti terjadi pelanggaran Pasal 8 ayat (1) diatas maka Pasal 62 menyatakan sanksi hukum bahwa pelaku usaha dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Selain UU Perlindungan Konsumen dapat juga merujuk pada:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”, juncto Pasal 35 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Sehingga sesuai Pasal 51 ayat (1) UU ITE, “Apabila terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalagunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Partner di kantor hukum Bireven and Partners, anggota PERADI Grand Slipi Tower, Anggota dan Pengurus Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI), Founder WAG Sarjana Hukum , Inisiator Tim Advokat Uji Materiil Permenkumham Paralegal, Inisiator Tim Advokasi Amicus, Inisiator Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Inisiator Komunitas Peduli BPJS Kesehatan, Inisiator Komunitas Advokat Pengawal RUU Hukum Pidana, Anggota Tim Advokasi Peduli Penerbangan Indonesia, Anggota Tim Advokasi Peduli Pendidikan Indonesia, Anggota Tim Advokasi Peduli Hukum Maritim Indonesia, Anggota Tim Advokasi Peduli Profesi Advokat Indonesia (TAPPAI)

One Reply to “Akankah Data Pribadi Masyarakat mendapatkan Perlindungan Hukum?”

Leave a Reply