A-Nomie Dalam Darurat Covid-19

Hukum merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatur masyarakatnya. Melaui undang-undang, bahkan negara memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan atas Hak Asasi Manusia. Untuk itu, bukan hal yang salah jika pemerintah menggunakan hukum sebagai sarana mengatur masyarakat Indonesia dalam mengandalikan situasi darurat Covid-19. Namun penggunaan hukum sebagai sarana mengatur masayarakat bukan tanpa konsekuensi, sebab hukum tidak bergerak di ruang hampa, penerapannya akan membawa dampak pada anasir lain, baik ekonomi, sosial, agama, budaya, dan sebagainya. Untuk itulah pentingnya dilakukan kajian sosial sebelum menetapkan ketentuan hukum.

Darurat kesehatan yang diakibatkan Covid-19 membuat negara harus bertindak cepat, berlandaskan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, melakukan serangkaian tindakan guna membatasi pergerakan masyarakat agar dampak Covid-19 tidak meluas, dan dengan demikian negara telah menjalankan tugasnya dalam melindungi segenap warga negaranya.

Tidak dapat dihindari bahwa Covid-19 telah menjadi pandemic global, yang telah menginfeksi 4,9 juta orang di seluruh dunia. Dari angka ini dilaporkan ada lebih dari 324.417 kasus meninggal dunia (Worldometers, 20/5). Dalam kondisi yang meresahkan dunia semacam ini, jika merujuk Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 6  Tahun 2018 tentang  Kekarantinaan Kesehatan, maka negara sepatutnya segera menetapkan karantina wilayah. Namun dengan segala pertimbangannya, pemerintah telah menetapkan pilihannya untuk sekedar menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Karantina Wilayah, PSBB, dan Kajian Sosial

Merujuk Pasal 59 Ayat (3), maka PSBB merupakan tindakan yang bertujuan mencegah penyebaran penyakit dengan tindakan peliburan sekolah, tempat kerja, dan pembatasan kegiatan keagamaan dan fasilitas umum lainnya.  Lalu apa bedanya dengan karantina wilayah?

Karantina wilayah memiliki konsekuensi yang lebih luas, mengikat seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah agar tidak dapat keluar masuk wilayah karantina tersebut. Dalam situasi ini, pergerakan masyarakat lebih terbatas, tetapi kesejahteraannya tetap terjamin, sebab undang-undang mengatur bahwa segala kebutuhan hidup dasar masyarakatnya bahkan hewan ternak, dijamin dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Bagaimana penerapan di Indonesia?

Berlandaskan restu dari Menkes Terawan, maka per 19 April PSBB telah diterapkan di 18 daerah di Indonesia, termasuk Jabodetabek. Menjadi agak membingungkan, ketika belakangan kebijakan ini disusul dengan larangan mudik bagi masyarakat yang berasal dari wilayah zona merah. Bagaimana pemerintah dapat melarang pergerakan masyarakat dia suatu wilayah untuk tidak keluar wilayahnya tanpa menerapkan karantina wilayah? Bukankah situasi ini membuat masyarakat dalam posisi seperti dalam karantina wilayah, tanpa mendapatkan jaminan hidup sebagaimana masyarakat yang dikarantina?

Bagi pedagang makanan di kantin sekolah atau kantor, tidak ada pilihan selain merumahkan diri tanpa ada yang menanggung. Bagi pengusaha café, gym, atau pusat berbelanjaan, larangan berkumpul cukup menjadi alasan bagi mereka untuk kehilangan banyak pelanggan. Masyarakat dihimbau untuk stay at home, dan di sisi lain dituntut survive tanpa income. Selanjutnya, ingin kembali ke kampung halaman-pun sudah dilarang.

Untuk itulah, kajian sosial sebelum menetapkan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang mutlak dilakukan, mengingat hukum terletak dalam ruang sosial sehingga tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya. Tanpa kajian sosial yang matang, maka hukum justru dapat menjadi boomerang yang dapat balik mengancam hak dan kesejahteraan masyarakat.

A-Nomie dalam Darurat Covid-19

Secara historis, istilah “A-Nomie” telah muncul di Inggris sejak Tahun 1951, menunjuk pada sikap tidak peduli terhadap hukum, (Fox: 1976). Kata “anomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani, anomia yang berarti “tanpa norma”.

Berbicara anomie dalam darurat Covid-19, didasarkan pada teori kriminologi yang dikemukakan oleh seorang sosiolog Perancis, Emile Durkheim. Sangat berbeda dengan kondisi Indonesia yang sedang mengalami situasi darurat kesehatan, sebenarnya Durkheim melakukan penelitiannya ketika Amerika mengalami kemakmuran mendadak, yang justru dengan seketika mengakibatkan perubahan norma pada masyarakat, menimbulkan kebingungan, dan secara serius menghasilkan angka bunuh diri yang tinggi (Durkheim: 1951).

Perubahan norma hukum di tengah darurat Covid-19 di Indonesia cenderung menunjukkan gejala yang serupa. Perubahan norma yang mendadak dengan pembatasan aktifitas masyarakat, ditambah peluang sosial yang berbeda, mengakibatkan kondisi masyarakat kelas bawah kehilangan sarana dan kesulitan mempertahankan kesejahteraannya. Dalam kondisi ini, secara seketika masyarakat akan mengalami kepanikan dan kebingungan, dan pada akhirnya mendorong masyarakat untuk melakukan penyimpangan norma.

Kondisi ini mulai tergambar setidaknya pada masyarakat jabodetabek dalam menghadapi perubahan norma hukum yang terus menerus dalam menyikapi wabah Covid-19. Masyarakat yang dihimbau untuk berdiam di rumah, pada beberapa waktu sempat menutup usaha dan mengikuti anjuran pemerintah, namun ketidakjelasan arah perubahan norma hukum tak pelak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Kebutuhan mempertahankan hidup memaksa sebagaian masyarakat khususnya kelas bawah untuk melakukan penyimpangan, dengan tetap melakukan serangkaian aktifitas tanpa memperhitungkan aspek pembatasan demi mempertahankan hidup. Dalam kondisi inilah masyarakat kehilangan pegangan, menjalankan hidup tanpa memperdulikan norma dan tercipta kondisi anomi.

Kondisi anomi dalam darurat Covid-19 saat ini secara umum masih terfokus pada masyarakat kelas menengah kebawah, tidak membuka kemungkinan akan meluas jika pemerintah tidak segera mengambil kebijakan yang efektif dan sistematis. Sampai kapan covid-19 mewabah di Indonesia? Bagaimana nasib bangsa Indonesia selanjutnya? Semua kembali pada politik hukum yang diambil pemerintah dan kekuatan ikatan sosial masyarakat Indonesia.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S-2) pada Program Magister Hukum Universitas Indonesia (2012) atas biaya dari Kementerian Pendidikan Nasional melalui Program Beasiswa Unggulan. Berbekal pengalaman di sejumlah Kantor Pengacara, Lembaga Bantuan Hukum, dan Women Crisis Center, perempuan kelahiran Jakarta ini mendirikan Kantor Hukum yang dikhususkan bagi perempuan pencari keadilan.

Leave a Reply